Dalam menjalani karir di dalam pemerintahan, Gamawan Fauzi sempat menjadi sekretaris pribadi Gubernur Sumatera Barat. Hingga di usia 36 tahun, ia dipercaya menjadi kepala Biro Humas Pemprov Sumbar. Saat itu banyak yang menganggap tidak lazim, seorang staf dan pegawai negeri sipil bergolongan III C menjabat sebagai kepala biro, yang biasanya diisi oleh pejabat bergolongan IV A atau III D senior.
Namun setengah tahun sebagai kepala biro, Gamawan memantapkan diri untuk maju dalam Pilkada Kabupaten Solok dan membuatnya terpilih menjadi Bupati Solok. Atas komitmen dan konsistensinya dalam menegakkan aturan dan antikorupsi membuat ayah tiga orang anak ini bisa mulus melewati eforia reformasi di tahun 2000 hingga terpilih kembali pada periode kedua sebagai Bupati.
Alasannya, ia dinilai berhasil menata sistem birokrasi bagi terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih di Solok. Ia berhasil menekan kerugian daerah akibat praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkaran birokrasi pemerintahan semasa menjabat bupati. Resep tersebut juga dia terapkan ketika menahkodai Provinsi Sumbar.
Gamawan mengaku, ada beberapa hal yang membuatnya bangga ketika menjadi Bupati Solok. Sebab, hampir 10 tahun menjadi Bupati, ia mampu membawa Solok menjadi wilayah yang aman dan tentram. “Saya bersyukur, tidak sekalipun bencana yang menimpa masyarakat pada daerah itu. Selain itu, saya percaya bahwa apa yang saya kerjakan pertanda diridhai oleh Allah,” katanya.
Ia juga mengatakan, sejak awal masa jabatan Bupati Solok di tahun 1995 hingga akhir jabatannya, Gamawan juga sama sekali belum pernah didatangi demonstran, pengunjuk rasa yang mempersoalkan kebijakannya dalam pemerintahan. “Padahal, siapapun tahu sejak reformasi sampai sekarang siapapun bisa menggugat, memprotes, dan menghujat bupati atau pejabat,” ujar Gamawan.
“Salah satu hal lain yang membuat bangga, saya berhasil "memerdekakan" dua desa yang hampir dihuni 500-an jiwa. Dua desa itu sangat terisolir dari luar. Tidak ada akses dari dan ke desa ke kota kecamatan kecuali jalan setapak. Lalu saya membuat kebijakan untuk memindahkan 140 keluarga yang menghuni desa tersebut dan memindahkan ke lokasi lain yang lebih subur dan mudah diakses, tujuannya agar masyarakat setempat mampu menopang kehidupannya.
Tentu saja, dalam menjalani karir dan pekerjaannya selama ini, Gamawan Fauzi tidak bisa lepas dari dukungan sang istri. Seorang perempuan bernama Vita Nova, yang dinikahonya pada 12 Oktober 1984. Ia mengaku, sejak dari awal berkeluarga Gamawan sudah mewanti-wanti keluarganya. “Saya berusaha mendidik untuk hidup sederhana, memakan, dan menikmati apa yang menjadi hak dan yang halal,” kata Gamawan.
Pun ketika ia terpilih kedua kalinya menjadi Bupati Solok tahun 2000 yang mengantarnya mendapatkan Anugerah Bung Hatta Award (2004), Tiga Pilar Award (2005), dan dua penghargaan Pelopor Pelayanan Prima. Melihat karir anaknya yang cemerlang, sang ibunda juga mengingatkan agar sujud syukur juga berdoa agar selalu dilindungi Allah, jangan sombong dan takabur sertah memakan rezeki yang halal, bukan hidup dengan mengambil hak orang lain. Ibunya selalu mengingatkan hal sederhana tersebut. Hal tersebut ia praktekkan sampai sekarang, terbukti ia hanya mempunyai satu mobil pribadi, bukan mobil baru, tetapi hasil dari lelang mobil dinas Pemkab Solok atas persetujuan DPRD.
Lantas, apa yang mendorong Gamawan berkeinginan untuk memutus dan memperpendek mata rantai birokrasi? Gamawan langsung menggelengkan kepala. “Keinginan itu sudah ada saat pertama jadi Bupati Solok. Saya melihat masyarakat sangat sulit berurusan dengan birokrasi. Salah satu contohnya dalam pengurusan izin. Ketiadaan standar waktu, biaya, dan persyaratan baku membuat pelayanan birokrasi lamban dan penuh ketidakpastian. Apalagi, saat itu mental pejabat birokrasi seperti masih seperti zaman Belanda. Banyak sekali pejabat yang menempatkan diri sebagai orang yang minta dilayani, bukan sebagai pihak yang wajib dan bertanggung jawab untuk melayani masyarakat,” ujarnya.
Hasilnya, ia melanjutkan, setiap mengurus ke kantor itu, masyarakat harus mengeluarkan uang. Mulai ongkos kendaraan sampai uang untuk menyogok aparat birokrasi agar cepat selesai. Nah, pola seperti itu tentu membuat cost yang harus dikeluarkan masyarakat menjadi besar, memakan waktu lama, dan membuka celah terjadinya korupsi serta kolusi. Mental aparat birokrasi kita pun menjadi bobrok. “Sistem yang saya buat didasarkan pada keyakinan bahwa saya bersama semua aparat pemerintahan digaji untuk melayani rakyat. Dengan demikian, sistem birokrasi yang buruk itu saya ubah. Saya ciptakan pelayanan satu pintu. Lengkap dengan daftar izin, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengurus izin, juga standar biaya,” kata Gamawan.
Siapapun tahu, mengubah sesuatu yang buruk menjadi baik, tentu bukan sesuatu hal yang mudah, terlebih jika perilaku tersebut sudah melekat dan menjadi kebiasaan yang sudah dilakukan bertahun-tahun. Bagaimana Gamawan Fauzi mengatasinya dan berapa lama waktu yang dibutuhkan sehingga sistem berjalan? Ia mengatakan, bahwa dirinya membutuhkan waktu cukup lama. Apalagi sampai dua tahun pertama pemerintahan, ia harus menyelesaikan dulu riak-riak politik pasca Gamawan terpilih menjadi Bupati Solok. “Baru setelah memasuki tahun ketiga kepemimpinan saya, sistem yang saya buat dan terapkan baru bisa berjalan. Itu pun belum sempurna 100 persen dan masih membutuhkan pengawasan,” paparnya.
Memasuki setahun kepemimpinannya menjadi Gubernur Sumatra barat, Gamawan juga melakukan hal serupa, kali ini dengan membuka kotak pos pengaduan 4477 di Kantor Gubernur. Hal itu bertujuan agar masyarakat bisa ikut berpartisipasi melapor apabila menemukan oknum aparaturnya yang melakukan KKN. Selain melibatkan masyarakat dalam mengawasi birokrasi, Gamawan juga menggandeng lembaga teknis independen dari Jerman, yakni GTZ (Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit) dalam mewujudkan cita-citanya untuk membentuk sebuah pemerintahan yang “good and clean”. Hasilnya? Selama ia menjabat sebagai Gubernur Sumbar, sekitar 20 orang aparatur pemerintahan ia copot, turunkan pangkat dan jabatannya, serta di-nonjob-kan karena terbukti melakukan KKN dan perbuatan asusila.
Sepertinya, bagi Gamawan, melakukan perubahan telah benar-benar mengalir dalam darahnya. Tetapi setiap perubahan yang baik, tentu akan pula melahirkan orang-orang yang menentangnya. Lantas apa saja tantangan yang sering dihadapi Gamawan Fauzi selama ini? Ia mengatakan, selama dirinya menjalani karir dalam pemerintahan, mulai dari Bupati Solok hingga kini menjadi Menteri Dalam Negeri, tantangan terberat adalah mengubah mindset aparatur negara.
Ia mengatakan, sampai sekarang banyak aparatur negara yang masih ingin dilayani, bukannya melayani masyarakat. Berkali-kali, dalam pertemuan dengan para gubernur, wali kota, dan bupati se-Indonesia, Gamawan mengatakan untuk selalu melakukan perbaikan dalam sistem birokrasinya. Tujuannya, agar masyarakat senang dan tentu saja mendukung berjalannya sebuah roda pemerintahan yang baik. “Sebab, saya berprinsip, if you can’t change, you will die. Roda jaman itu terus bergerak. Jika dahulu di masa Orba, birokrat dilayani, kini harus mau melayani. Itu sesuatu yang mau tidak mau harus diterima. Jika tidak, maka roda perubahan itu akan menggilasnya,” ungkapnya.
Selain itu, Gamawan juga menjelaskan, sebaik apapun, sepandai apapun seseorang tidak ada satu orangpun yang menguasai semua masalah. Untuk itu, dalam sebuah pemerintahan suatu negara, sangat dibutuhkan peran dari masyarakat dan semua pihak. Sebab, terkadang bangsa kita ini berlebih-lebihan. “Jangan sayang, terlalu sayang. Jangan benci, terlalu benci. Proporsional jika melihat suatu masalah. Membandingkan dengan ukuran yang tepat, bisa jadi salah satu jalan keluar. Karena selama saya menjadi Mendagri, banyak orang mengkritisi kebijakan saya. Namun, sikap kritis tersebut lebih tampak politisnya daripada membicarakan substansi kebijakan tersebut,” ucap Gamawan.
Ada satu istilah, dalam dunia ini, tidak ada satu pun yang abadi, termasuk soal karir. Tahun ini, masa jabatan Gamawan Fauzi sebagai Menteri Dalam Negeri akan segera berakhir, lantas apa yang akan ia lakukan selepas keluar dari dunia pemerintahan? Dengan tersenyum, Gamawan mengatakan, ingin membuat buku tentang perjalanan karir dalam dunia pemerintahan. “Dalam buku tersebut, saya ingin mengatakan, bahwa jika menjadi seorang pejabat itu yang terpenting adalah jujur kepada bangsa, jujur pada diri sendiri. Sikap kontra pada suatu kebijakan pasti akan selalu muncul, yang utama jangan pernah berhenti bekerja dan berpikir. Itulah yang selama ini saya lakukan,” jelas Gamawan.
Teks: Wahyu Indro S.
